Pengertian, Sejarah, dan Pelaku Wajib Lapor LHKPN

LHKPN
LHKPN

LHKPN adalah salah satu bagian dari KPK, di artikel ini akan tersaji rangkuman terkait yang bisa menambah wawasan Anda.

Anda yang memegang tanggung jawab sebagai Penyelenggara Negara tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah LHKPN.

Jika Anda bertanya sebenarnya LHKPN artinya itu apa, di artikel ini akan tersaji rangkuman terkait yang bisa menambah wawasan Anda.

Pengertian dan Sejarah LHKPN

LHKPN adalah akronim dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikelola langsung oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini berisi daftar dari keseluruhan harta serta kekayaan yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara yang bernaung di Indonesia.

Laporan ini tidak hanya terdiri atas harta pribadi dari Penyelenggara Negara saja, tetapi juga mencakup keseluruhan harta keluarga inti.

Keluarga inti yang dimaksud meliputi pasangan (suami/istri) serta anak yang masih menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara terkait. Program pelaporan ini dimulai sejak masa kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie.

Sejarah mengatakan pada saat itu Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres RI No. 81 tahun 1999.

Pada awal terbentuk, program ini memiliki nama KPKPN atau kependekan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

KPKPN ini adalah sebuah lembaga independen yang bergerak untuk mengantisipasi terjadinya praktik KKN yang mungkin terjadi di lingkup Penyelenggara Negara.

Ketika era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri lahirlah UU No. 30 tahun 2002 sebagai dasar dibentuknya KPK.

Di masa inilah peran dari lembaga KPKPN kemudian dihapuskan. Semenjak inilah peran dari KPKPN digantikan oleh LHKPN KPK dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Kewajiban dari Penyelenggara Negara

Setidaknya ada 3 dasar hukum utama yang mengatur berjalannya program pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara ini. Dasar hukum tersebut adalah UU No. 28 tahun 1999, UU No. 30 tahun 2002, dan Peraturan KPK No. 07 tahun 2016.

Dari landasan hukum tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi kewajiban Penyelenggara Negara. Kewajiban tersebut meliputi:

  • Penyelenggara Negara harus bersedia dilakukan pemeriksaan terkait kekayaan dari masa sebelum menjabat, selama menjabat, dan juga sesudah menjabat.
  • Penyelenggara Negara harus melakukan pelaporan terkait harta kekayaan ketika waktu awal pertama menjabat, saat mutasi jabatan, saat promosi jabatan, hingga pada saat masa pensiun.
  • Penyelenggara Negara harus bersedia mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki sebagai wujud informasi.

Keseluruhan hal tersebut sudah diatur dengan rinci, termasuk cara mengisi LHKPN yang tepat. Jadi tidak alasan bagi Penyelenggara Negara untuk menolak melakukan pelaporan harta kekayaan.

Ruang Lingkup dari Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999

Dalam hal ini terdapat Penyelenggara Negara yang dikenakan wajib lapor. Individu-individu tersebut sudah tercantum pada pada Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 yang terdiri atas:

  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara Republik Indonesia
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia
  • Menteri yang mengabdi pada Negara Republik Indonesia
  • Gubernur dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia
  • Hakim yang terdaftar secara resmi di Negara Republik Indonesia
  • Pejabat lainnya dengan fungsi strategis dalam hal penyelenggaraan negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Jabatan yang dimaksud dari poin terakhir tersebut terdiri atas Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lain dari BUMN dan BUMD, Pimpinan BI, Pimpinan PTN, Pejabat Eselon I dan pejabat lain di lingkup sipil, militer, dan kepolisian, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, serta Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

Ruang Lingkup Jabatan Lainnya yang Terkait LHKPN

Selain Penyelenggara Negara yang diatur pada Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999, terdapat jabatan lain yang diatur oleh Inpres No. 5 tahun 2004. Berlandaskan dasar hukum tersebut, makan MenPAN mengeluarkan Surat Edaran No: SE/03/M.PAN/01/2005.

 Jabatan yang dimaksud dari peraturan di atas, meliputi:

  • Pejabat Eselon II dan pejabat lain terkait yang memiliki kedudukan setara atau disamakan di Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Negara Republik Indonesia
  • Seluruh Kepala Kantor yang menjabat di lingkup Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia
  • Pemeriksa Bea dan Cukai Negara Republik Indonesia
  • Pemeriksa Pajak Negara Republik Indonesia
  • Auditor yang bertugas di Negara Republik Indonesia
  • Pejabat yang mengeluarkan perizinan penting di Negara Republik Indonesia
  • Pejabat atau Kepala Unit Pelayanan Masyarakat Negara Republik Indonesia
  • Pejabat pembuat regulasi penting di Negara Republik Indonesia

Selain yang tertera di atas, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, serta Calon Wakil Kepala Daerah juga wajib melakukan pelaporan.

Cek pengumuman LHKPN sebagai upaya untuk menguji integritas dan transparansi dari setiap kandidat.

Sanksi Kelalaian

Apabila penyelenggara yang terdaftar di atas tidak menjalankan kewajiban wajib lapor sesuai dengan prosedur maka akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut berupa berupa sanksi administratif yang diatur pada Pasal 20 UU No.28 tahun 1999.

Untuk menyukseskan peran dari program ini, KPK juga meluncurkan aplikasi LHKPN yang bisa diakses oleh siapapun. Data harta kekayaan yang ada di aplikasi tersebut diharapkan bisa menciptakan transparansi publik sebagai wujud kontrol dari Penyelenggara Negara.