Mengenal lebih dekat dengan singkatan LKPP

Pernah mendengar tentang LKPP? Bila belum, ada baiknya Anda membaca tulisan ini. Karena kami akan memperkenalkan Anda kepada salah satu lembaga penting ini.
Mengenal lebih dekat dengan LKPP
Mengenal lebih dekat dengan LKPP

LKPP adalah lembaga yang membuat kebijakan untuk pengadaan barang dan atau jasa untuk pemerintah Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga bukan kementerian. LKPP memiliki posisi di bawah Presiden dan  langsung bertanggung jawab kepada beliau.

Latar Belakang LKPP

Tahukah Anda jika setiap tahun pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghabiskan uang lebih dari 1000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Angka ini besar sekali.

Sehingga ini mendorong pemerintah untuk bisa berbelanja dengan baik. Yakni membeli barang atau jasa dengan kualitas baik dengan harga murah.

Di masa lalu, banyak terjadi kebocoran dana belanja untuk pengadaan barang dan jasa dengan rata-rata 30% dari total 100 triliun. Ini artinya kebocoran dana yang kebanyakan dikorupsi tersebut lebih dari 200 triliun rupiah.

Sekali lagi, ini adalah angka yang sangat banyak, sebab angka ini bisa digunakan untuk membangun banyak sarana untuk masyarakat.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik, terbuka dan terstruktur. Hadirlah e-procurement yang terdiri dari 2 sisi. e-Purchasing dan e-tendering.

e-Purchasing adalah laman di mana negara bisa berbelanja barang atau jasa dari masyarakat, sementara e-Tendering adalah laman di mana masyarakat bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan negara saat ini. Sistem ini diadakan demi keterbukaan transaksi keuangan dan persaingan dunia usaha yang sehat.

Di sini, pengusaha atau calon pengusaha bisa melihat peluang yang ada. Yakni, apa yang dibutuhkan oleh negara atau perusahaan milik negara, untuk selanjutnya mereka adakan.

Sehingga dengan data tersebut Anda bisa mengajukan penawaran, yang nantinya akan melalui sistem lelang elektronik.

Sementara itu, masyarakat bisa ikut mengawasi semua transaksi tersebut. Ini dilakukan dengan sistem informasi rencana umum pengadaan, atau disingkat SIRUP. Untuk mengakses SIRUP, masyarakat tidak perlu login terlebih dahulu.

BACA JUGA : Panduan Registrasi DJP Online Billing untuk Bayar Pajak

Manfaat Adanya LKPP

Disinilah terasa manfaat lain dari lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah (LKPP). Yakni ikut memberikan sertifikasi kepada para petugas ahli pengadaan, yang berasal dari seluruh penjuru tanah air.

Menurut laporan, di tahun 2015 silam, LKPP, dengan kebijakan sistem yang baik, telah mampu menghemat pendapatan negara sebesar 10%. Dan angka ini, disalurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan kesehatan, serta menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan.

Sejarah Pembentukan LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang atau Jasa pemerintah ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hanya saja, lembaga ini belum memiliki nama tersebut.

Pada tahun 2005, terbentuklah Pusat Pengembangan Kebijakan pengadaan Barang/jasa Publik atau disingkat PPKPBJ. Unit ini berada di tingkat Eselon kedua pada Bappenas (Kementerian negara Perencanaan Pembangunan Nasional).

PPKPBJ ini mempunyai kewajiban untuk menyusun regulasi, aturan dan kebijakan terkait dengan pengadaan produk berupa barang atau jasa pemerintah.

selain itu, badan ini juga melakukan advokasi serta membimbing secara teknis kepada hal-hal yang mengarah kepada pengadaan produk pemerintah, lengkap dengan ujian sertifikasi ahli dar produk-produk tersebut.

Kemudian, terjadilah reformasi hampir di semua lini yang dipicu oleh jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Dari momen ini, pemerintah berharap agar APBD atau APBN (Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mampu untuk membiayai pengadaan barang atau jasa pemerintah secara lebih efektif dan efisien.

Tak hanya itu, negara juga ingin meninggalkan kebiasaan yang buruk di masa lalu yang banyak ditemukan kecurangan, menjadi lebih adil.

Persaingan yang sehat, terbuka serta transparan untuk publik. Sehingga, tak hanya pengusaha kelas atas yang bisa menikmati belanja negara, namun juga pengusaha kecil alias UMKM.

Berangkat dari semangat ini, maka pemerintah membuat lembaga yang secara spesifik berfungsi sebagai pengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah di era yang baru dan lebih terbuka ini.

Akhirnya, di tanggal enam desember 2007, berdasar Peraturan Presiden nomor 106 Tahun 2007, LKPP dibentuk secara sah.

Seperti yang telah kami ungkap di atas, bahwa LKPP langsung bertanggung jawab kepada Presiden, para menteri negara PPN atau pimpinan Bappenas mengatur koordinasi di  lembaga kebijakan ini.

Fungsi LKPP

LKPP memiliki sejumlah fungsi yang ditujukan untuk menunjang pengadaan barang atau jasa negara menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut diantaranya.

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
  • Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP

Kesimpulan

LKPP menjadi salah satu roda dalam sistem yang membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera. Dengan cara pengadaan barang dan jasa yang baik dan harga terjangkau.

Dari dan untuk masyarakat. Dan untuk Anda para pebisnis, bisa mengikuti e-Tendering untuk mendapatkan peluang bisnis yang baik, terbuka dan dengan persaingan yang sehat antar perusahaan lainnya.